Peta Situs

KPU Jembrana Gelar Rapat dengan Stakeholder terkait DPK dan DPTB

Humas KPU Jembrana
KPU Jembrana Gelar Rapat dengan Stakeholder terkait DPK dan DPTB
KPU Jembrana Gelar Rapat dengan Stakeholder terkait DPK dan DPTB

KPU Jembrana mengadakan rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut Keputusan KPU RI No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, DPTB, dan Perbaikan DPT Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Acara dilaksanakan pukul 10.00 WITA di Puri Demokrasi KPU Kabupaten Jembrana dan dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Jembrana, Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana, Liaison Officer (LO) Partai Politik Tingkat Kabupaten Jembrana, Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 01 dan 02, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana. Acara tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Gde Tangkas Sudiantara. Ketua KPU Jembrana dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk turut aktif dalam mengawal daftar pemilih. "Jika ada yang belum terdaftar sebagai pemilih, agar melapor kepada PPS untuk didaftarkan sebagai pemilih DPK," ujarnya.

Anggota KPU Jembrana Divisi Perencanaan dan Data Putu Angelia, dalam paparannya menjelaskan bahwa KPU Jembrana saat ini melaksanakan tahapan penyusunan DPK dan DPTB. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, tahapan penyusunan DPK dan DPTB berlangsung hingga H-60 sebelum pemungutan suara. Untuk mekanisme pindah memilih, pemilih harus terdaftar dalam DPT di domisili asal. Jadi sebelum batas akhir penyusunan DPK dan DPTB, diharapkan warga masyarakat mengecek dirinya apakah sudah terdaftar atau belum. Jika belum dapat dimasukkan ke dalam DPK.

Dalam rapat yang berlangsung sekitar dua jam, diskusi mengenai DPK dan DPTB berlangsung hangat. Peserta rapat banyak yang belum mengetahui proses pindah memilih. Putu Angelia, selaku divisi yang membidangi menjelaskan bahwa proses pindah memilih dilakukan dengan cara pemilih tersebut dapat mendatangi PPS di daerah asal atau di daerah tujuan untuk mendapatkan formulir Model A5-KPU. Selanjutnya PPS akan mencocokkan identitas pemilih dengan data yang ada dalam daftar pemilih. Jika setelah dicocokkan pemilih tersebut akan dibuatkan Form A5 di daerah asal dan selanjutnya melaporkan ke PPS di desa tujuan. Menambahkan penjelasan dari Divisi Data, I Nengah Suardana menjelaskan bahwa pemilih yang pindah memilih dilayani jika memiliki alasan yang dapat diterima sesuai PKPU No. 37 yaitu: 1. Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; 2. Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi; 3. Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi; 4. Menjalani rehabilitasi narkoba; 5. Menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; 6. Tugas belajar / menempuh pendidikan menengah atau tinggi; 7. Pindah domisili; 8. Tertimpa bencana alam; 9. Bekerja di luar domisilinya. Untuk pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap, dapat dicatat sebagai pemilih khusus (DPK) dan tentunya harus memiliki KTP elektronik.

Sebelum rapat ditutup, Anggota KPU Jembrana divisi SDM dan Parmas, Bapak Made Widiastra menghimbau semua pihak untuk ikut serta dalam meneliti daftar pemilih. Selain itu, Bapak Made Widiastra mengharapkan kepada peserta pemilu untuk melakukan pengecekan apabila ada APK yang roboh, dan juga jika ada yang memasang APK pada tempat-tempat yang dilarang, agar dipindahkan sebelum dilakukan penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).