Peta Situs

Mantapkan Penyusunan DPK dan DPTB, KPU Jembrana Laksanakan Rapat Koordinasi dengan PPK

Humas KPU Jembrana
Mantapkan Penyusunan DPK dan DPTB, KPU Jembrana Laksanakan Rapat Koordinasi dengan PPK
Mantapkan Penyusunan DPK dan DPTB, KPU Jembrana Laksanakan Rapat Koordinasi dengan PPK

KPU Jembrana mengadakan rapat koordinasi untuk membahas penyusunan DPK dan DPTB pada Pemilihan Umum 2019. Acara dilaksanakan pukul 10.00 WITA di Puri Demokrasi KPU Kabupaten Jembrana dan dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Jembrana, PPK se-Kabupaten Jembrana. Acara tersebut dibuka oleh Anggota KPU Kabupaten Jembrana Divisi Hukum I Nengah Suardana.

Anggota KPU Jembrana Divisi Perencanaan dan Data Putu Angelia, dalam paparannya menjelaskan bahwa KPU Jembrana saat ini melaksanakan tahapan penyusunan DPK dan DPTB. Berdasarkan Keputusan KPU tersebut, tahapan penyusunan DPK dan DPTB berlangsung hingga H-60 sebelum pemungutan suara. Untuk mekanisme pindah memilih, pemilih harus terdaftar dalam DPT di domisili asal. Selanjutnya pemilih tersebut dapat mendatangi PPS di daerah asal atau di daerah tujuan untuk mendapatkan formulir Model A5-KPU. Pemilih yang akan pindah memilih di luar domisili asal harus memiliki alasan yang dapat diterima sesuai PKPU No. 37 yaitu: 1. Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; 2. Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi; 3. Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi; 4. Menjalani rehabilitasi narkoba; 5. Menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; 6. Tugas belajar / menempuh pendidikan menengah atau tinggi; 7. Pindah domisili; 8. Tertimpa bencana alam; 9. Bekerja di luar domisilinya. Untuk pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap, dapat dicatat sebagai pemilih khusus (DPK) dan tentunya harus memiliki KTP elektronik. Putu Angelia juga mengharapkan peran aktif PPK dan PPS untuk melakukan sosialisasi jika ada yang belum terdaftar agar dimasukkan ke dalam DPK. Dan jika ada yang ingin pindah memilih dari / ke dalam wilayah di kabupaten Jembrana agar dapat dilayani. Semua kegiatan tersebut harus didokumentasikan dengan baik oleh PPS.

Sebagai penutup rapat koordinasi, dilakukan bimbingan teknis (bimtek) mengenai tata cara teknis pengisian data pada aplikasi pemutakhiran oleh operator Divisi Data KPU Jembrana. Aplikasi pemutakhiran ini dibuat untuk mengefisienkan kerja PPS dalam melakukan pencatatan pemilih yang pindah pilih, maupun yang belum terdaftar. Para peserta rapat yang hadir terutama divisi data masing-masing PPK sangat antusias menyimak paparan tersebut. Jajaran KPU Jembrana berharap dengan adanya aplikasi ini, pemutakhiran data dapat dilaksanakan secara efektif.