Berita Terkini

146

KPU Bali laksanakan Sosialisasi Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

TemanPemilih - I Dewa Agung Lidartawan Ketua KPU Provinsi Bali membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Rabu (25/5) di Orchid Garden ByPass Sanur Rabu (25/5). Agung Lidartawan menegaskan seluruh Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih seluruhnya tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang ada. I Gusti Ngurah Darmasanjaya Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Data dan Informasi menyampaikan kegiatan Pemutakhiran data Pemilih tetap harus dilakukan dengan ikhlas meskipun dengan anggaran terbatas. Bagaimana kita menjaga keamanan data dan informasi disampaikan hari ini. Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara dan Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ni Putu Angelia dan Sekretaris KPU Jembrana I Gusti Ayu Ardani dan Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Eka Dwipayana menghadiri kegiatan sosialisasi SMKI. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos mengaskan kerja pada divisi Data ada dua yaitu data dan sistem informasi sehingga apabila ada hoaks dikelola oleh Bagian Humas dan pengelolanya  oleh Sub  Bagian Perencanaan, Data dan Informasi. Terkait Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 yaitu penerapan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Keamanan Sistem Manajemen harus bekerjasama dengan pihak lain, dengan Badan Sandi Negara, Kepolisian, badan Intelejen Negara. SMKI merupakan sebuah rencana manajemen dimana semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk implementasi kontrol keamanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan didesain untuk melindungi aset informasi dan seluruh gangguan keamanan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan seluruh aset informasi dan aset lainnya terhadap resiko kehilangan, penyalahgunaan, pencurian dan berbagai jenis kerusakan lainnya yang menimbulkan kerugian negara. (Hupmas KPU Jembrana)


Selengkapnya
140

Rapat Perencanaan dan Pengolahan Data Logistik Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024

TemanPemilih - Jumat (20/5). Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana menghadiri Rapat perencanaan dan Pengolahan Data Logistik Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024. Rapat yang dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali serta Pejabat Struktural di KPU Provinsi Bali berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali.  Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan membuka acara rapat dan sekaligus memperkenalkan seluruh Komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Yulianto Sudrajat Anggota KPU Republik Indonesia Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sekaligus Koordinator Wilayah untuk Provinsi Bali menyampaikan tantangan kedepan menghadapi Pemilu 2024 sehingga perlu dibangun komunikasi yang efektif untuk mempersiapkan SDM menghadapi pemilu 2024. Seluruh regulasi aturan serta PKPU sudah dipersiapkan diantaranya PKPU Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Verifikasi Partai Politik dan lainnya “imbuhnya lagu” Selain itu adapun bahasan terkait hal-hal yang krusial yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kedepan diantaranya Durasi masa kampanye, dimana belum ada kesepakatan mengenai masa kampanye yang diusulkan DPR yaitu 75 hari tentunya tantangan tersendiri untuk divisi logistik mempersiapkan persiapan logistik pemilu. Dari pemerintah mengusulkan tahapan kampanye 90 hari, sehingga harapan dari KPU stakeholder membantu KPU yaitu penyederhanaan regulasi pengadaan barang dan jasa yaitu LKPP, Penyelesaian sengketa juga harus dipersingkat dan distribusi logistik juga harus dipersiapkan dimana TNI bersama Polri juga harus diharapkan membantu distribusi didaerah terpencil; Terkait skema pendaftaran semua tersentral di KPU Republik Indonesia, sementara verifikasi faktualnya ada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU RI sudah mempersiapkan aplikasinya yaitu SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Nantinya seluruh tahapan dimulai pada 14 Juni 2022 nantinya akandilaksanakan Rapat Pimpinan dengan KPU Provinsi se-Indonesia sehingga dipersiapkan launching secara nasional. Yang harus dipersiapkan juga perencanaan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, sudah mulai melakukan koordinasi dengan TAPD setempat. (Dok/red. Humas KPU Jembrana)


Selengkapnya
276

KPU Bali laksanakan Bimtek Pengadaan Kabupaten/Kota se-Bali

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis UKPBJ dan SPSE Tahun 2022 dibuka oleh I Gede John Darmawan Anggota KPU Provinsi Bali. Dilaksanakan di Prime Plaza Hotel pada hari Rabu (18/5). John Darmawan menyampaikan masa kampanye yang msh belum disepakati dari masa kampanye 75 hari  dan  minimal 90 hari maksimal 120 hari. Bagaimana sistem proses pengadaan di KPU dapat memfasilitasi seluruh logistik Pemilu di Tahun 2024, demikian disampaikan John Darmawan. Bagaimana akuntabilitasnya, keterbukaan dan melayani peserta kampanye. KPU  dan Lembaga lainnya harus sejalan melaksanakan proses pengadaan . Sebelum 14 Juni PKPU Tahapan sudah harus ditetapkan, proses verifikasi, tata kerja dan kampanye juga harus ditetapkan, demikian ditambahkan. Di sesi berikutnya narasumber I Made Sudarsana, Consulting Procurement dan Advisor LKPP RI menyampaikan materi refreshment materi pengadaan barang dan jasa pemerintah. PPK wajib punya kertas kerja untuk perencanaan pengadaan barang/jasa, pemaketan dan konsolidasi, waktu pemaketan barang/jasa dapat berupa schedule ataupun matriks kerja. Asep Suhlan Kepala Biro Logistik KPU Republik Indonesia sebagai narasumber kedua menyampaikan tahapan pemenuhan logistik Pemilu Tahun 2024. Dimana hal-hal yg mmepengaruhi pemenuhan kebutuhan logistik diantaranya, penyelesaian sengketa Proses Pemilu, Validasi Surat Suara. Dari masa kampanye yang direncanakan selama 75 hari, membuat perencanaan pengadaan logistik harus benar benar dipersiapkan dengan baik dan tepat waktu. I Made Oka Purnama, Sekretaris KPU Provinsi Bali menyampaikan seluruh kegiatan pengadaan logistik harus tepat waktu dan dilaksanakan secara regulasi yang berlaku.


Selengkapnya
127

Rapat Pleno PDPB April 2022

Kamis (28/04), Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Dan Ketentuan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Bulan April Tahun 2022 yang dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan Data dan Informasi I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya. Dalam sambutannya Darmasanjaya yang agenda utamanya melakukan supervisi dan monitoring kegiatan Pleno rekapitulasi PDPB tersebut menyampaikan agar KPU kabupaten/Kota khususnya KPU Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan rekapitulasi PDPB agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sebelum rekapitulasi PDPB yang dibacakan oleh Anggota KPU Kabupaten Jembrana Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ni Putu Angelia, dilakukan pengecekan data secara menyeluruh dari masukan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Jembrana, TNI dan Polri untuk dilakukan verifikasi data secara seksama terkait dengan data dukung masukan tersebut. Dari hasil verifikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2022 dapat direkapitulasi jumlah Pemilih Baru sebanyak 36 pemilih, pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 14 pemilih dan pemilih yang diperbaiki elemen datanya sebanyak 1 pemilih serta total pemilih PDPB Bulan April Tahun 2022 sebanyak 240.078 pemilih. (dp/HumasKPU)


Selengkapnya
158

KPU Jembrana Stop Gratifikasi

#TemanPemilih – Negara (26/04). Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan internal KPU Jembrana dilaksanakan di ruang Purana Kantor KPU Jembrana jalan Udayana No. 40 Negara yang dihadiri seluruh Komisioner dan Kesekretarian KPU Jembrana. Kegiatan di buka oleh Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara dalam arahannya agar seluruh jajarannya mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya karena sangat penting untuk menentukan kualitas sebagi penyelenggara Pemilu yang berintegritas . Sebagai Narasumber pada kegiatan ini adalah I Nengah Suardana yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan memaparkan bahwa pentingnya  sosialisasi ini dilaksanakan karena sebagai penyelenggara Pemilu harus paham dan mengerti terkait Gratifikasi supaya terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum  dan mengingat tahapan Pemilu tahun 2024 segera dimulai harapan sosialisasi ini agar  Setiap individu di KPU Jembrana serta jajaran yang akan terbentuk nanti sampai ketingkat desa/kelurahan harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk gratifikasi dan yang mana bukan. Dalam arti luas Grafitifikasi merupakan pemberian, yang  meliputi pemberian uang,barang,diskon/rabat,komisi,pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainnya. Selain hal tersebut, narasumber juga menekankan sebagai penyelenggara Pemilu pengendalian gratifikasi sangat penting mengikat dan wajib dipatuhi sehingga Dalam hal ini KPU Jembrana sudah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang nantinya memiliki 9  tugas dan wewenang salah satunya menerima,mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan,penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU,PPK,PPS,,KPPS selain itu juga menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran “imbuh Nengah Suardana”. (Humas KPU Jembrana)


Selengkapnya
145

Rapat Koordinasi Pembiayaan Bersama Pada Pilkada Tahun 2024

Denpasar - KPU Jembrana menghadiri Rapat Koordinasi pembiayaan bersama pada Pilkada Tahun 2024. Rapat yang dilaksanakan di Ruangan Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali pada hari Rabu (20/4). Rapat dipimpin oleh Asisten Satu Pemerintah Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra serta dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Ariani, Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama,  Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kepala Badan Kesbang. Pol Kabupaten/Kota se-Bali,  Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se- Bali. Ketua KPU Jembrana I Ketut Tangkas Sudiantara dan Sekretaris I Gusti Ayu Ardani hadir untuk membahas komponen pembiayaan yang akan disepakati untuk Pilkada Tahun 2014, komponen yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Bali dan kegiatan yang dibiayai oleh Kabupaten/Kota.  Ketua KPU Bali menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran sudah disesuaikan regulasi yang berlaku. Pola anggaran bersifat maksimal dengan pasangan calon maksimal 5 calon. Agung Lidartawan menegaskan  perincian komponen pembiayaan Pilkada Tahun 2024 diantaranya honorarium Adhoc ditanggung KPU Provinsi Bali, sebagian besar tender konsolidasi dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bali agar lebih efektif dan efisien. Kegiatan Sosialisasi dan pemungutan suara ditanggung masing-masing yaitu KPU Kabupaten/Kota. APD penyelenggara ditanggung masing masing Kabupaten/Kota. Ketua Bawaslu Bali menyampaikan prinsip pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien serta mengatur dan menganggarkan pilkada 2024 dengan baik dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Ketut Ariani juga menegaskan kegiatan penandatanganan NPHD dilakukan secara bersama sama sehingga lebih efektif dan efisien.  Kepala Seketariat Bawaslu Bali menyampaikan harapan agar seluruh komponen pembiayaan didukung oleh Pemerintah Provinsi Bali sehingga tidak perlu kembali melaksanakan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Komponen pembiayaan yang paling penting yaitu honor adhoc, baik pengawas tingkat kecamatan, baik pengawas di desa dan TPS, sehingga semua kesepakatan hari ini bisa kami tindaklanjuti kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Kepala Badan Kesbang. Pol.  Provinsi Bali menyampaikan saat inilah kita harus disepakati komponen pembiayaan bersama antara Pemprov. Bali dan Kabupaten/Kota. Penganggaran yang sudah ditanggung Pemprov. Bali tidak boleh dianggarkan oleh Kabupaten/Kota sehingga nantinya seluruh anggaran disepakati hari ini. ( Humas KPU Jembrana )


Selengkapnya
🔊 Putar Suara