KPU Jembrana Ikuti Bedah Buku Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana mengikuti kegiatan Bedah Buku Seri I bertajuk Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia, karya Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali pada Jumat (12/6/2026), di Kerthasabha Convention Hall, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya KPU Provinsi Bali memperkuat pemahaman mengenai konstitusi, demokrasi, politik hukum, serta kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kegiatan diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali, sivitas akademika, serta mahasiswa Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, dan Universitas Pendidikan Nasional.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa kegiatan bedah buku merupakan ruang pembelajaran yang penting bagi jajaran penyelenggara pemilu dan kalangan akademik. Pemahaman terhadap konstitusi dan dinamika politik hukum diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda tidak hanya diperlukan pada saat pemungutan suara, tetapi juga dalam membangun kesadaran politik, mengawasi proses pemilu, serta menolak praktik-praktik yang dapat merusak integritas demokrasi.
Diskusi bedah buku dipandu oleh Anggota KPU Provinsi Bali, Luh Putu Sri Widyastini. Selain menghadirkan penulis buku, Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., kegiatan tersebut menghadirkan dua panelis, yakni Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H., dan Dr. Kadek Dwita Apriani, S.Sos., M.IP.
Melalui Bedah Buku Seri I, KPU Provinsi Bali berharap ruang dialog antara penyelenggara pemilu, akademisi, dan mahasiswa dapat terus dikembangkan. Forum tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan peserta sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga konstitusi, integritas pemilu, dan kualitas demokrasi di Indonesia.