Denpasar – Dalam rangka mendukung pelaksanaan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara berjenjang, KPU Kabupaten Jembrana mengikuti Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 Tingkat Provinsi Bali yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai II Gedung KPU Provinsi Bali. KPU Kabupaten Jembrana pada kegiatan tersebut diwakili oleh Anggota KPU Kabupaten Jembrana Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, I Putu Indrabayu, didampingi oleh staf KPU Kabupaten Jembrana. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan rekapitulasi berjenjang guna memastikan data pemilih yang telah dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat direkapitulasi secara akurat dan transparan di tingkat provinsi.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh jajaran KPU Provinsi Bali, perwakilan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Bawaslu Provinsi Bali, serta para pemangku kepentingan terkait. Dalam forum tersebut, masing-masing KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui rapat pleno di tingkat kabupaten/kota.

Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali melakukan pencermatan terhadap hasil rekapitulasi dari seluruh kabupaten/kota, sekaligus memberikan ruang bagi peserta rapat untuk menyampaikan tanggapan, masukan, maupun klarifikasi terhadap data yang telah direkapitulasi. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas, akurasi, dan validitas data pemilih berkelanjutan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih pada tahapan pemilu maupun pemilihan yang akan datang.

Keikutsertaan KPU Kabupaten Jembrana dalam rapat pleno tingkat provinsi merupakan wujud komitmen untuk terus menjaga kualitas data pemilih melalui koordinasi dan sinergi dengan KPU Provinsi Bali serta seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 dapat menjadi landasan dalam mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.