KPU Kabupaten Jembrana Terima Kunjungan Monitoring Kesiapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dari KPU RI dan KPU Provinsi Bali
Jembrana – Dalam rangka melakukan monitoring sekaligus memberikan pembinaan terhadap kesiapan satuan kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Jembrana menerima kunjungan kerja Anggota KPU Republik Indonesia, Dr. Idham Holik, S.E., M.Si., bersama Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., Anggota KPU Provinsi Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, S.T., M.H. dan Luh Putu Sri Widyastini, S.T., Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama, A.P., M.M., serta perwakilan Inspektorat KPU Republik Indonesia, Nasrullah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pendampingan kepada KPU Kabupaten Jembrana dan KPU Kabupaten Badung yang ditetapkan sebagai perwakilan Provinsi Bali dalam penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya, yang menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus memaparkan komitmen KPU Kabupaten Jembrana dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Jembrana dan KPU Kabupaten Badung dipilih sebagai perwakilan Provinsi Bali dalam proses penilaian Zona Integritas karena dinilai memiliki kesiapan yang baik untuk bersaing pada tingkat nasional.
Dalam arahannya, Anggota KPU RI, Dr. Idham Holik, S.E., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan kesiapan KPU Kabupaten Jembrana dalam menghadapi proses penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Beliau menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh jajaran sekretariat didorong untuk terus menghadirkan inovasi dalam tata kelola organisasi, pelayanan publik, serta pengelolaan administrasi di setiap divisi dan subbagian. Pada kesempatan tersebut, Dr. Idham Holik menyerukan agar Moto “KPU Melayani” harus jadi landasan spirit dalam mewujudkan pelayanan yang bersih, profesional, dan akuntabel serta jadi orientasi kepemimpinan yang menginspirasi semua personalia—pemimpin harus jadi role model. Setelah itu beliau juga memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Jembrana atas capaian nilai internal yang membanggakan dan berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.
Perwakilan Inspektorat KPU RI, Nasrullah, turut memberikan pembinaan dan berbagai masukan mengenai aspek-aspek yang menjadi fokus penilaian Kementerian PANRB dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Selanjutnya, KPU Kabupaten Jembrana memutar video profil kelembagaan sebelum memaparkan berbagai kesiapan yang telah dilakukan dalam menghadapi penilaian Zona Integritas. Pemaparan tersebut meliputi berbagai inovasi pelayanan publik, penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap layanan, pelaksanaan program dan kegiatan rutin maupun tahapan kepemiluan, program sosialisasi pendidikan pemilih pemula yang secara berkelanjutan dilaksanakan di sekolah-sekolah tingkat SMP/MTs dan SMA/MA se-Kabupaten Jembrana, kelengkapan dokumen pendukung seperti Surat Keputusan dan Berita Acara, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, ruang laktasi, ruang bermain anak, pengelolaan sampah organik melalui Teba Modern, pelaksanaan Cek Data Terbatas (Coktas) secara berkala setiap triwulan, hingga berbagai penghargaan dan prestasi yang telah diraih oleh KPU Kabupaten Jembrana.
Pada sesi inovasi, masing-masing divisi memaparkan program unggulannya. Divisi Hukum dan Pengawasan yang dipimpin I Ketut Adi Angga Ratana memperkenalkan Jegog JDIH, sebagai media penyampaian informasi hukum dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat, serta Lentera Hukum, inovasi digitalisasi arsip hukum yang melengkapi layanan JDIH. Divisi Teknis Penyelenggaraan yang dipimpin Gusti Ayu Putu Sudiastari memaparkan Sipermata Pemilu, sebuah sistem digital untuk pengelolaan dan distribusi dokumen penyelenggaraan pemilu. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi yang dipimpin I Putu Indrabayu mempresentasikan inovasi SICOKTAS, sedangkan Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM yang dipimpin Dewa Putu Gede Oka memperkenalkan SIDIK Jembrana, aplikasi absensi digital berbasis sidik jari dengan pembatasan radius kehadiran, dilengkapi fitur notifikasi kenaikan pangkat serta akses cepat menuju berbagai aplikasi kepegawaian, dan program SOPAN sebagai inovasi dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih pemula di sekolah-sekolah. Dari unsur sekretariat, Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana memaparkan inovasi SIMONIKA Perjadin dan Buku Tamu Digital sebagai bentuk transformasi pelayanan administrasi berbasis teknologi.
Menutup kegiatan, Ketua KPU Provinsi Bali memberikan sejumlah arahan terkait strategi penyampaian keunggulan organisasi agar seluruh pimpinan dan pegawai mampu menjelaskan inovasi-inovasi yang dimiliki KPU Kabupaten Jembrana secara seragam dan komprehensif kepada tim penilai. Sementara itu, Anggota KPU RI, Dr. Idham Holik, memberikan beberapa rekomendasi penyempurnaan, di antaranya memperkuat bukti implementasi setiap inovasi, mendokumentasikan tingkat pemanfaatan aplikasi melalui data dan testimoni pengguna, menyusun video promosi pengunaan terutama untuk memperkenalkan aplikasi yg menyasar pelayanan kepada masyarakat, serta menyempurnakan video profil kelembagaan dengan penambahan subtitle agar lebih komunikatif dan mudah dipahami. Seluruh masukan tersebut diharapkan semakin memperkuat kesiapan KPU Kabupaten Jembrana dalam mengikuti penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.