Jembrana – Dalam upaya meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih yang inklusif serta menjamin terpenuhinya hak pilih penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Jembrana mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pengoptimalisasi Mutarlih Kaum Disabilitas yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU sebagai forum diskusi untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan proses pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) bagi penyandang disabilitas agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terakomodasi secara akurat dalam daftar pemilih.

FGD ini diselenggarakan sebagai wadah koordinasi dan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih penyandang disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh berbagai masukan mengenai strategi pendataan yang lebih komprehensif, pentingnya validasi data secara berkelanjutan, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi penyandang disabilitas guna menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti pemaparan materi, sesi diskusi, serta berbagi praktik baik dalam pelaksanaan Mutarlih bagi kaum disabilitas. Berbagai isu yang dibahas meliputi identifikasi pemilih penyandang disabilitas, pemutakhiran elemen data sesuai kondisi terkini, peningkatan aksesibilitas informasi kepemiluan, hingga pentingnya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung terpenuhinya hak konstitusional penyandang disabilitas.

Melalui keikutsertaan dalam FGD ini, KPU Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang inklusif dengan memastikan seluruh pemilih, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh hak yang sama dalam setiap tahapan pemilu. Hasil dari forum diskusi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sehingga daftar pemilih yang dihasilkan semakin berkualitas, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.