Jembrana – Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan pelaporan pada setiap bagian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana melaksanakan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan dan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Periode Bulan Agustus Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU Kabupaten Jembrana untuk memastikan pelaksanaan tugas dan administrasi kelembagaan berjalan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

Rapat dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Jembrana dengan melibatkan jajaran terkait dalam penyelenggaraan dan pelaporan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana.

Dalam rapat tersebut, peserta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP selama periode Agustus 2026, termasuk mencermati pelaksanaan kegiatan, kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung, serta berbagai aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

Evaluasi dilaksanakan untuk memastikan penerapan SPIP dapat berjalan secara konsisten sekaligus menjadi instrumen pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas kelembagaan.

Selain melakukan evaluasi, rapat juga menjadi forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman dalam penyusunan laporan SPIP periode Agustus 2026. Setiap unsur terkait didorong untuk memastikan data dan dokumen pendukung telah disusun secara tertib serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan SPIP memiliki peran penting dalam membantu organisasi melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala menjadi bagian dari langkah KPU Kabupaten Jembrana dalam membangun tata kelola kelembagaan yang semakin baik.

Melalui Rapat Evaluasi Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP Periode Bulan Agustus Tahun 2026, KPU Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional dan berintegritas sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.