#TemanPemilih - Jembrana, 22 November 2023 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jembrana menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertempat di Lantai II Hotel Jimbarwana. Acara ini dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Jembrana, Ketua Pengadilan Negeri Negara, Bawaslu Jembrana, Kesbangpol Jembrana, dan pimpinan partai politik peserta Pemilu tahun 2024.

Acara dibuka oleh Ketua KPU Jembrana, Adi Sanjaya, yang menyampaikan harapannya agar FGD ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memastikan kelancaran dan integritas Pemilu tahun 2024. "FGD ini merupakan wadah untuk berdiskusi dan berbagi informasi mengenai potensi pelanggaran kampanye sehingga kita dapat bersama-sama mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan tersebut," ujar Adi Sanjaya.

KPU menghadirkan tiga narasumber yaitu dari kajari, kasat Reskrim Polres Jembrana, dan Kasat Pol PP Jembrana.

Sebagai pemateri pertama dalam FGD ini adalah Kajari Jembrana, Ibu Salomina Meyke Saliama, yang menyampaikan materi mengenai beberapa potensi pelanggaran dalam kampanye. Ibu Salomina memberikan wawasan tentang beberapa contoh kasus terjadi selama proses kampanye Pemilu.

Sementara itu, pemateri kedua, Kasat Reskrim Polres Jembrana, AKP Agus Riwayanto Diputra, membahas tema peran penyidik perkara tindak pidana pemilu dan pemilihan. Dalam presentasinya, AKP Agus menjelaskan upaya penegakan hukum yang perlu ditingkatkan untuk memastikan proses Pemilu berlangsung secara adil dan transparan.

Materi ketiga disampaikan oleh Kasat Pol PP Jembrana, I Made Leo Agus Jaya, yang membahas peran Satpol PP dalam mendukung kesuksesan Pemilu tahun 2024 menuju pemilu yang tertib, tentram, dan aman. I Made Leo Agus Jaya memberikan gambaran komprehensif tentang upaya Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama masa kampanye.

FGD ditutup oleh Ketua KPU Jembrana, yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan partisipasi aktif semua pihak dalam diskusi ini. Acara kemudian diakhiri dengan santap siang bersama, menciptakan suasana kebersamaan dan kolaborasi antara KPU Jembrana, aparat penegak hukum, dan partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Semoga FGD ini dapat menjadi langkah awal yang positif dalam menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi di Jembrana. dok/red.hupmas_kpu_jbr.