Negara - KPU Jembrana, Bali, menunda pemasangan stiker pada kotak suara, yang sedianya dilakukan, Rabu (5/3), dengan pertimbangan masih menunggu formulir lengkap dari KPU Provinsi Bali.

"Ada beberapa formulir yang harus dimasukkan dalam kotak suara, untuk didistribusikan ke TPS. Biar tidak dua kali kerja, pemasangan stiker kami tunda dulu," kata Ketua KPU Jembrana Gusti Ngurah Darma Sanjaya di Negara, Kamis (6/3).

Ia mengatakan, penundaan ini tidak akan berpengaruh terhadap tahapan Pemilu, termasuk jadwal distribusi ke TPS, karena pemasangan stiker, maupun memasukkan logistik lainnya ke dalam kotak suara, hanya butuh waktu satu hari.

Rencananya, KPU Jembrana, akan memasang stiker di 2.316 kotak suara, sebagai tanda bagi pemilih untuk memasukkan surat suara bagi DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Menurutnya, pemasangan stiker serta logistik Pemilu lainnya, akan dilakukan tanggal 25 Maret, setelah pihaknya menerima kelengkapan formulir dari KPU Provinsi Bali.

"Kami tinggal menunggu formulir saja, untuk logistik TPS lainnya seperti surat suara, alat coblos, serta barang-barang kecil lainnya sudah siap," katanya.

Cetak Belum Pasti

Sementara itu pendistribusian logistik formulir Pemilu 2014 masih terkendala akibat gagal tender, sehingga belum ada kepastian kapan formulir C1 dan lain lain akan dicetak. Sementara pencoblosan sudah sebulan lagi.

Ketua KPUD Bali Dewa Raka Sandhi yang di konfirmasi via telephone mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi terkait kendala tersebut kepada KPU Pusat dan juga kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ) .

Namun, hingga saat ini kepastian mengenai formulir tersebut belum ada kepastian, ketika ditanya terkait dengan perusahaan mana yang akan mencetak formulir dirinya mengaku masih dalam proses "Ini masih dalam proses. Perusahaan mana yang akan ditunjuk langsung mencetak formulir juga masih dalam proses, hal tersebut sudah dilaporkan kepada KPU Pusat dan Sekjen. Biro logistik juga sedang melakukan pembahasan hal ini di Jakarta," ujar Raka Sandhi.

Meski pemilu sudah sangat dekat, dirinya beserta jajaran sekretarian saat ini sedang berjuang keras untuk teknis pengadaan formulir itu, "Karena teknis pengadaan menjadi wewenang sekretariat, jadi kami telah berkoordinasi agar hal tersebut bisa terealisasi tepat waktu," ujarnya.

Ketika ditanya jika hal tersebut tak bisa terealisasikan tepat waktu dirinya dengan tegas menjawab "Kita tidak bisa berandai-andai. Karena ini sudah dibahas di pusat, tentu dalam satu hingga dua hari ini akan segera diputuskan. Jadi kita mengikuti saja mekanisme yang ada, karena ada dua hal yang mesti dibahas yaitu logistiknya ada dan tidak boleh melanggar hukum. Kalau prosedurnya tidak benar akan menjadi persoalan hukum dikemudian hari. Jadi logistik harus ada tepat waktu dan tidak boleh melanggar hukum," tegasnya. (SB-ant/Ijo)