Berita Terkini

104

KPU Jembrana Ikuti Zoom Meeting Rakor Keamanan Siber dan Pengelolaan Sistem Informasi (SMKI) yang Diselenggarakan KPU Provinsi Bali

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Keamanan Siber dan Pengelolaan Sistem Informasi (SMKI) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesiapan keamanan siber serta meningkatkan tata kelola sistem informasi dalam mendukung penyelenggaraan tahapan kepemiluan yang aman, efektif, dan terintegrasi. KPU Kabupaten Jembrana mengikuti kegiatan tersebut melalui perwakilan dari Anggota Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, I Putu Indrabayu, didampingi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, serta Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin). Dalam rakor tersebut, KPU Provinsi Bali memberikan arahan teknis terkait penguatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), langkah mitigasi ancaman siber, standar operasional penanganan insiden, serta pembaruan kebijakan pengelolaan sistem informasi di lingkungan KPU. Selain itu, peserta memperoleh pemaparan mengenai peningkatan tata kelola data, mekanisme pemeliharaan infrastruktur digital, serta pentingnya kepatuhan terhadap protokol keamanan informasi dalam setiap proses layanan data pemilih dan manajemen aplikasi kepemiluan. Partisipasi KPU Kabupaten Jembrana dalam rakor ini menjadi bagian dari komitmen lembaga untuk memastikan seluruh perangkat pendukung teknologi informasi berjalan dengan aman, andal, dan sesuai ketentuan SMKI. Melalui koordinasi berkelanjutan bersama KPU Provinsi Bali, diharapkan kualitas keamanan siber serta tata kelola sistem informasi di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana semakin kuat dan responsif terhadap tantangan di era digital.


Selengkapnya
102

KPU Jembrana Ikuti Workshop Kehumasan: Tingkatkan Kualitas Konten Sosial Media dan Website Resmi

DENPASAR, Bali – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi dan komunikasi publik dengan mengikuti Workshop Kehumasan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali pada Senin, 8 Desember 2025. Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 KPU Provinsi Bali ini bertujuan mengoptimalkan kegiatan penyampaian informasi kegiatan yang dilakukan oleh KPU se-Bali kepada publik, terutama melalui platform media sosial dan website resmi lembaga. Kolaborasi Peningkatan Kapasitas Kehumasan Workshop ini dibuka secara resmi oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, dan dihadiri oleh jajaran Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM; pejabat struktural; kasubbag; serta staf pelaksana dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Anggota KPU Kabupaten Jembrana sekaligus Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Dewa Putu Gede Oka, menyambut baik kegiatan ini. "Kami sangat terbantu atas adanya workshop ini. Kami berharap staf yang hadir dapat belajar dan mendapatkan ilmu baru dalam membuat konten dan berita yang dimuat di sosmed dan website resmi lembaga menjadi lebih relevan, menarik, terutama di kalangan generasi muda," ujar Dewa Putu Gede Oka. Kuasai Teknik Fotografi, Penulisan Berita, dan Komunikasi Efektif Workshop ini menghadirkan tiga narasumber ahli yang membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang kehumasan: I Made Adi Dharmawan (ISI Bali) menekankan pentingnya penguasaan dasar fotografi, seperti pencahayaan, komposisi, dan teknik aperture–ISO–shutter speed. Ia juga menggarisbawahi prinsip “the man behind the gun”, bahwa kemampuan fotografer jauh lebih menentukan daripada alat yang digunakan. Agus Putra Mahendra (Redaktur Politik Pos Bali) memaparkan teknik penyusunan berita dan press release yang efektif. Fokus paparannya mencakup mitigasi kehumasan, penggunaan judul yang menarik namun tetap aman, serta pentingnya rilis yang ringkas, analitis, dan memuat minimal dua narasumber untuk validitas informasi. Ni Putu Yunita Anggreswari (Universitas Pendidikan Nasional) membahas strategi komunikasi efektif. Ia menyarankan agar konten humas bersifat ringan, relevan, serta lebih mengedepankan unsur why (mengapa) dan how (bagaimana), setelah melalui analisis audiens dan pemilihan media yang tepat. Tantangan dan Langkah Selanjutnya Dalam sesi diskusi, para peserta menyampaikan beragam tantangan, mulai dari keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), perlunya inovasi konten, hingga pentingnya memahami selera publik, termasuk generasi muda. Para narasumber menegaskan bahwa semua aspek kehumasan ini membutuhkan latihan berkelanjutan, keberanian keluar dari zona nyaman, dan pemahaman mendalam terhadap audiens. Kegiatan ditutup oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan. Ia berharap workshop ini menjadi langkah awal untuk menghasilkan konten kehumasan yang lebih menarik, informatif, dan mampu memperkuat citra KPU sebagai lembaga publik yang transparan dan responsif di mata masyarakat.


Selengkapnya
131

KPU Jembrana Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025

Jembrana — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Jembrana pada Senin, 8 Desember 2025, sebagai bagian dari agenda rutin untuk memastikan daftar pemilih tersusun secara akurat, mutakhir, dan komprehensif. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2024, serta PKPU Nomor 1 Tahun 2025. Dalam rapat yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Jembrana, Polres Jembrana, Dandim 1617 Jembrana, Kejaksaan Negeri Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana, Disdukcapil Kabupaten Jembrana, Dinas PMD Kabupaten Jembrana serta Perwakilan Partai Politik Pemilu Tahun 2024. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin), I Putu Indrabayu, memaparkan perkembangan hasil pemutakhiran data Triwulan IV. Materi yang disampaikan mencakup pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), perbaikan elemen data, serta analisis data turunan dari KPU RI. Pemilih baru pada periode ini berasal dari aktivasi KTP, pemilih pemula, pensiunan, dan mutasi masuk, termasuk pemilih yang berada pada lokasi khusus seperti Rutan Kelas IIB Negara. Sementara itu, kategori TMS meliputi pemilih pindah domisili, data duplikat, nonaktif, serta pemilih meninggal yang sebagian masih menunggu kelengkapan administrasi berupa akta kematian. Pada sesi diskusi, Bawaslu Kabupaten Jembrana menyampaikan sejumlah temuan uji petik, di antaranya data pemilih TMS meninggal tanpa akta kematian serta pemilih baru yang diketahui telah meninggal. Bawaslu juga mempertanyakan dasar penetapan TMS untuk sebagian pemilih luar negeri yang dinilai masih memenuhi syarat. Menanggapi hal tersebut, Divisi Rendatin menjelaskan bahwa penetapan TMS dilakukan dengan cermat berdasarkan bukti administratif, serta bahwa status TMS pemilih luar negeri tidak terkait syarat memilih, melainkan disebabkan perpindahan memilih atau berakhirnya masa kontrak kerja. Disdukcapil Kabupaten Jembrana turut memberikan klarifikasi, bahwa sejumlah data dari KPU dan Bawaslu masih memerlukan validasi lebih lanjut. Beberapa anomali ditemukan, seperti penduduk meninggal tanpa akta kematian dan kasus warga yang tercatat meninggal akibat kesalahan input data. Disdukcapil juga menyampaikan bahwa perekaman KTP telah mencapai 97% dan pihaknya terus melakukan validasi lapangan untuk memastikan seluruh warga usia 18 tahun tercatat secara resmi. Rapat menyepakati pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan ketelitian, serta verifikasi berlapis dalam penetapan status pemilih, khususnya untuk kategori TMS dan pemilih luar negeri. Seluruh hasil pembahasan akan dijadikan dasar langkah tindak lanjut dalam penyusunan laporan akhir tahun dan pemutakhiran data periode berikutnya. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan Berita Acara oleh Ketua Divisi Teknis, Gek Astari, yang kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana sebagai bentuk pengesahan hasil rapat. Selanjutnya, dibacakan Surat Keputusan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar PDPB Triwulan IV oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan I Ketut Adi Angga Ratana sebagai penutup agenda. Melalui rapat pleno ini, KPU Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya untuk menjaga akurasi dan integritas data pemilih secara berkelanjutan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lebih baik ke depan./Humas.kpujbr


Selengkapnya
91

KPU Jembrana Ikuti Zoom Meeting Kearsipan SRIKANDI Bersama KPU se-Bali

Jembrana — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana mengikuti Zoom Meeting kegiatan kearsipan SRIKANDI yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Subbagian (KSB) Keuangan, Umum, dan Logistik (KUL) serta operator SRIKANDI dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Pertemuan daring ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), yang merupakan sistem kearsipan nasional berbasis digital. Dalam kegiatan tersebut, KPU Provinsi Bali memberikan arahan mengenai standar penataan arsip, mekanisme penyimpanan, hingga prosedur pelaporan arsip dinamis sesuai ketentuan regulasi terbaru. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, KPU Jembrana menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan yang tertib, akuntabel, dan sesuai standar nasional. Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, memperkuat pengamanan dokumen, serta mendukung transparansi dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Kegiatan berlangsung lancar dan interaktif, dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh kejelasan terkait implementasi SRIKANDI di masing-masing satuan kerja. KPU Jembrana siap menindaklanjuti hasil pertemuan ini demi mewujudkan pengelolaan arsip yang modern dan profesional.


Selengkapnya
99

KPU Jembrana Hadiri Rapat Evaluasi PPID KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali

Denpasar — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana menghadiri Rapat Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali, bertempat di Gedung KPU Provinsi Bali. Kegiatan evaluasi ini diikuti oleh seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Bali dan bertujuan untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas layanan informasi, serta memastikan pelaksanaan standar PPID berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten Jembrana hadir melalui perwakilan I Ketut Adi Sanjaya, Ketua KPU Kabupaten Jembrana, Dewa Putu Gede Oka, Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, I Putu Indrabayu, Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P., Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana serta di dampingi oleh staf sekretariat kpu jembrana Dalam rapat tersebut, KPU Provinsi Bali menyampaikan evaluasi atas kinerja PPID selama tahun berjalan, termasuk pengelolaan permohonan informasi, dokumentasi, pemutakhiran konten website, serta kesiapan menghadapi tantangan keterbukaan informasi pada tahapan pemilu/pemilihan mendatang. KPU Jembrana menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penguatan koordinasi internal, optimalisasi sistem informasi, dan peningkatan profesionalitas pengelolaan dokumentasi demi terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antar-PPID se-Bali semakin solid dalam mendukung prinsip keterbukaan informasi sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.


Selengkapnya
86

KPU Jembrana Laksanakan Kegiatan Persiapan, Penataan, dan Pembersihan Ruangan Podcast

Jembrana — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan persiapan, penataan, dan pembersihan Ruangan Podcast sebagai langkah awal untuk mendukung pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media digital. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jajaran sekretariat serta staf pendukung KPU Jembrana dengan fokus pada penataan tata ruang, pengecekan peralatan teknis, serta memastikan kebersihan dan kerapian area studio agar siap digunakan untuk produksi konten edukasi kepemiluan. Penataan dilakukan meliputi pengaturan backdrop, pencahayaan, tata letak perangkat audio–visual, serta pengecekan kelayakan peralatan pendukung podcast. Selain itu, pembersihan menyeluruh dilakukan untuk menjaga kenyamanan narasumber, moderator, dan tim produksi pada saat pelaksanaan rekaman. KPU Jembrana menegaskan bahwa optimalisasi ruang podcast merupakan bagian dari komitmen untuk memperluas jangkauan edukasi kepemiluan, menghadirkan informasi yang lebih mudah diakses masyarakat, serta memperkuat inovasi layanan publik berbasis digital. Dengan kesiapan sarana yang semakin baik, KPU Kabupaten Jembrana berharap pelaksanaan program podcast ke depan dapat berjalan lebih efektif, informatif, dan memberikan kontribusi n


Selengkapnya