Berita Terkini

72

KPU Jembrana Ikuti Zoom Meeting Workshop Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan SBM Tahun 2026

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keseragaman pelaksanaan anggaran, khususnya terkait perubahan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2026 pada komponen perjalanan dinas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana mengikuti kegiatan Zoom Meeting Workshop Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2026 terkait Perjalanan Dinas pada KPU di Wilayah Bali. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali secara daring pada Jumat, 13 Februari 2026. KPU Kabupaten Jembrana mengikuti kegiatan ini dari Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU Kabupaten Jembrana. Workshop diikuti oleh seluruh Komisioner, Sekretaris, Kepala Subbagian (Kasubag), serta Pejabat Fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana. Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi terkait kebijakan terbaru pelaksanaan anggaran, perubahan komponen dan besaran SBM Tahun 2026, serta penyesuaian teknis administrasi perjalanan dinas sesuai regulasi yang berlaku. Melalui keikutsertaan dalam workshop ini, KPU Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib, efisien, dan akuntabel, serta memastikan seluruh pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar biaya yang telah ditetapkan.


Selengkapnya
76

KPU Jembrana Laksanakan Koordinasi dengan Dinas Dukcapil Terkait Permohonan DAK2

Dalam rangka memastikan akurasi data kependudukan sebagai dasar penyusunan data pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait permohonan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2). Koordinasi ini penting dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal dalam proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih yang berkualitas. Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan pada Jumat, 13 Februari 2026, dan menjadi bagian dari langkah teknis KPU Kabupaten Jembrana dalam memastikan ketersediaan data kependudukan yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Jembrana Divisi Teknis Penyelenggaraan, Gusti Ayu Putu Sudiastari, yang didampingi oleh staf KPU Kabupaten Jembrana. Dalam koordinasi tersebut dibahas mekanisme permohonan dan penyampaian DAK2 sebagai salah satu instrumen penting dalam tahapan penyusunan daftar pemilih. Melalui koordinasi ini, KPU Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Dinas Dukcapil guna mendukung tersedianya data pemilih yang akurat dan komprehensif, sehingga pelaksanaan tahapan kepemiluan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.


Selengkapnya
143

KPU Jembrana Ikuti Zoom Meeting Pemaparan Awal Latsar CPNS Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana mengikuti kegiatan Zoom Meeting Pemaparan Awal Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III Angkatan XIII, XIV, XV, dan XVI Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BKSDM Provinsi Bali. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada Kamis, 12 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung KPU Kabupaten Jembrana. Pemaparan awal ini merupakan tahapan penting dalam rangkaian pelaksanaan Latsar CPNS sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan peningkatan kompetensi ASN. Zoom meeting diikuti oleh 4 (empat) orang CPNS pada satuan kerja KPU Kabupaten Jembrana, yang didampingi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana. Dalam kegiatan tersebut disampaikan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan Latsar, kurikulum pelatihan, jadwal kegiatan, serta ketentuan yang harus dipatuhi oleh peserta selama mengikuti proses pelatihan. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, sehingga CPNS yang mengikuti Latsar dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal.


Selengkapnya
83

KPU Jembrana Ikuti Zoom Meeting Rakor Sinkronisasi Kegiatan dan Persiapan Simulasi Penataan Dapil se-Bali

Dalam rangka memastikan keseragaman langkah dan kesiapan teknis dalam pelaksanaan simulasi penataan daerah pemilihan (dapil), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Kegiatan dan Persiapan Simulasi Penataan Dapil bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada Kamis, 12 Februari 2026, dan diikuti oleh KPU Kabupaten Jembrana dari Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU Kabupaten Jembrana. Rakor ini menjadi forum koordinasi strategis dalam menyamakan persepsi serta pemahaman teknis terkait tahapan dan mekanisme simulasi penataan dapil. Zoom meeting diikuti oleh jajaran Komisioner, Sekretaris, serta Kepala Subbagian (Kasubag) terkait di lingkungan KPU Kabupaten Jembrana. Dalam kegiatan tersebut dibahas aspek teknis, prinsip-prinsip penataan dapil, serta langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan guna mendukung kelancaran simulasi. Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, KPU Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk melaksanakan setiap tahapan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memastikan proses penataan dapil berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.


Selengkapnya
88

KPU Kabupaten Jembrana mengikuti Rakor Evaluasi Capaian Indeks Integritas Partai Politik Tahun 2025

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Indeks Integritas Partai Politik Tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung penguatan demokrasi yang substantif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai forum evaluasi terhadap capaian indeks integritas partai politik sekaligus ruang konsolidasi untuk memperkuat tata kelola kepartaian yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Indeks integritas partai politik menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas tata kelola internal partai, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai aspek strategis terkait peningkatan integritas partai politik, termasuk penguatan sistem kaderisasi, transparansi pendanaan, serta peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat. Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong partai politik untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas perannya sebagai pilar utama demokrasi. KPU Jembrana menegaskan bahwa partai politik memiliki peran sentral dalam proses demokrasi, mulai dari rekrutmen kepemimpinan hingga penyaluran aspirasi rakyat. Oleh karena itu, penguatan integritas partai politik merupakan langkah penting dalam mewujudkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif.


Selengkapnya
78

KPU Jembrana Ikuti Zoom Meeting Bimtek Penyusunan Keputusan dan SOP KPU se-Bali

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan serta keseragaman penyusunan regulasi internal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana mengikuti kegiatan Zoom Meeting Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Keputusan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan secara daring pada Selasa, 10 Februari 2026, dan diikuti oleh KPU Kabupaten Jembrana dari Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU Kabupaten Jembrana. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali dan diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Peserta kegiatan dari KPU Kabupaten Jembrana terdiri atas jajaran Komisioner, Sekretaris, Kepala Subbagian (Kasubbag), serta staf yang membidangi Subbagian Hukum dan Teknis. Bimtek ini difokuskan pada pemahaman teknis penyusunan keputusan dan SOP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar administrasi kelembagaan KPU. Melalui kegiatan Bimtek ini, KPU Kabupaten Jembrana diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk hukum dan SOP kelembagaan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lebih tertib, terstruktur, dan akuntabel sesuai dengan arahan KPU Provinsi Bali.


Selengkapnya